Tag Archives: pancasila dan nkri

KHILAFAH TIDAK MEMBAHAYAKAN PANCASILA DAN NKRI

Diskursus tentang Khilafah Islamiyah, Pancasila dan NKRI tengah hangat di Indonesia akhir-akhir ini seiring dengan seruan pemerintah yang ingin membubarkan Ormas Islam legal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebelum berfikir negatif tentang gagasan HTI yang dianggap bertentangan dengan ide Pancasila dan NKRI, mari simak terlebih dahulu  tulisan dibawah ini.

Khilafah Islam hanyalah institusi atau lembaga, yang esensinya adalah ” bagaimana lembaga tersebut dibawah seorang imam/kepala negara mampu menerapkan syariat Islam secara kaffah“. Oleh karena itu Institusi Khilafah Islamiyyah disebut dengan Imamah Islamiyyah.  Kepala negaranya disebut Kholifah,  Imam, atau amirul mu’minin. Tugas seorang Kholifah adalah memastikan diterapkannya Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Misi tersebut semata-mata perintah dari ajaran Islam, sebagaimana Firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.[ QS. Al Baqoroh : 208]

Apakah penerapan syariat Islam berarti membahayakan non muslim? Ini yang selalu diserukan kaum liberalis. Justru Nabi mengatakan pada ahlul zimmah, orang non muslim yang berada di Negara khilafah dengan mengatakan ;

Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang menzalimi seorang mu’ahid (ahlu zimmah), atau mengurangi haknya, atau membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu di luar haknya, maka aku menjadi lawannya di hari kiamat.” (HR Abu Daud)

Jika syariat Islam diterapkan apakah peribadatan selain Islam dilarang? Islam mempraktekkan toleransi sejak jaman nabi.  Melalui Piagam Madinah itu, Rasul saw. sebagai kepala negara menunjukkan bukti, betapa beliau sangat menghormati agama lain. Contoh, saat Rasul saw. melihat ada rombongan orang mengusung jenazah Yahudi melewati beliau, beliau sepontan berdiri (sebagai penghormatan). Sahabat protes, “Wahai Rasulullah, bukankah dia seorang Yahudi?”

Rasulullah saw. menjawab, “Bukankah dia manusia?

Di lain kesempatan, ketika Rasul saw. ditanya oleh para Sahabat tentang memberikan bantuan materi kepada non-Muslim, “Apakah kami boleh memberi bantuan kepada kaum Yahudi?”

Beliau menjawab, “Boleh, sebab mereka juga makhluk Allah, dan Allah akan menerima sedekah kita.”

Bagaiman dengan Pancasila?

Ketika Islam bisa diterapkan secara kaffah, sejatinya  nilai-nilai Pancasila akan membumi bersama penerapan syariat Islam tersebut. Ummat Islam mayoritas telah beranggapan bahwa tidak ada satu nilaipun dalam Pancasila yang bertentangan dengan hukum Islam. Namun Pancasila tidak akan bisa diterapkan tanpa terlebih dahulu diterapkan hukum Islam secara kaffah. Mengapa demikian, karena semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ada di dalam syariat Islam, dan secara riil tidak aplicable dalam sistem  demokrasi. Pancasila sebenarnya  kontradiktif  dalam system republik. Hak beragama ummat Islam secara kaffah  sesungguhnya terkebiri dalam alam demokrasi, namun “tragisnya” ummat Islam sendiri mengharapkan “kebaikan demokrasi” untuk Islam . Sebagai contoh, konsep demokrasi, kebenaran adalah suara mayoritas, maka kendati suara mayoritas salah, akan menjadi produk hukum.  Sedang dalam Islam kebenaran adalah apa yang datang dari sang Pencipta. Inilah esensi perbedaannya.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

“Kebenaran itu datang dari Rabb mu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu.” (Q.S Al-Baqarah : 147)

Mengapa komunisme, marxisme, Lenisisme dilarang ? karena tidak  sesuai dengan nilai pancasila Pasal 1 (Ketuhanan yang Maha Esa). Sedang Islam esensi yang diajarkan adalah nilai tauhid ( keEsaan Allah) yang wujud konkritnya dalam kehidupan bernegara adalah diterapkannya hukum Islam. Namun perlu dipahami,  Islam dan syariat Islam adalah dua  hal yang tidak bisa dipisahkan ( ibarat dua sisi mata ulang).  Memisahkan keduanya artinya “sekulerisme”. Sampai disini, merupakan tantangan yang berat bagi ummat Islam,  dimana aqidahnya menganut Islam, sementara system kehidupannya menganut hukum Belanda (baca : sekuler). Maka wajarkah jika kehadiran Hizbut-Tahrir mencoba membuka  pemikiran ummat Islam, –yang  semula tidak pede dengan  ajaran Islam sendiri – dan juga kepada non Islam, untuk obyektif melihat keagungan syariat Islam, keindahan  dan keadilan Syariat Islam ketika  diterapkan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, kita bisa lihat kiprah HTI,  disaat bangsa ini kebingungan mengelola SDA, Migas, pengelolaan Tenaga kerja, dan sebagainya, Hizbut Tahrir mencoba menyodorkan solusinya yang digali dari nilai-nilai syariat Islam. Hizbut Tahrir dalam menyerukan gagasannya tidak memaksakan kehendak, disinilah HTI hanyalah dakwah [ Menyeru ] ke tengah masyarakat umum dan para birokrat , agar menyadari, memahami dan mempertimbangkan ide dan gagasan yang diserukan HTI yang notabene adalah syariat Islam ( ajaran Islam) yang agung yang datang dari Allah SWT.

Bagaimana Dengan Sistem Republik ?

Indonesia menganut system Republik  yang berwujud  NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sistem Republik didasarkan pada demokrasi, dimana kedaulatan berada pada tangan rakyat. Ini berarti, rakyat memiliki hak untuk membuat hukum dan konstitusi. Jika kita sadari, justru  konsep system Republik sebenarnya kontradiktif  dengan nilai luhur Pancasila. Karena output system republic ini adalah  Demokrasi sekuler yang menghalalkan segala cara, dan yang menuhankan selain Tuhan Yang Maha Esa ( Sila ke-1 ).

Di dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syariat. Tidak ada satu orang pun dalam sistem Khilafah, bahkan termasuk Khalifahnya sendiri, yang boleh melegislasi hukum yang bersumber dari pikirannya sendiri.

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. [ QS. AN Nisa : 65]

Namun demikian masyarakat yang berada di wilayah hukum Islam  diberi  ruang untuk musyawarah  untuk mendapatkan kemaslahatan bersama. Dalam  Sistem Islam ada Majlis Ummat, disitu wakil dari berbagai golongan dan berbagai agama yang ada. Mereka  bisa memberikan masukan dan usulan terkait kebijakan Negara dan aduan terkait penerapan Islam yang dipandang tidak adil. Jadi Islam agama yang sempurna, dan tidak ada kekhawatiran bagi siapapun jika Islam diperjuangkan oleh HTI.

Perjuangan HTI sesungguhnya hanya menyadarkan ummat   Islam untuk hidup sejahtera dibawah naungan Islam kendati di dalamnya ada ummat non Islam.  HTI berjuang bukan seperti sparatis yang akan mengambil sebagian wilayah atau mengambil seluruh wilayah NKRI. HTI  justru ingin menyelamatkan NKRI dari penjajahan Asing yang selama ini menjarah kekayaan negeri. Mengapa harus Khilafah Islam? Selain karena ajaran Islam memang demikian, juga karena kekuatan asing itu suatu Negara adidaya yang tamak dan rakus, maka Indonesia tidak bisa menghadapi kecuali negeri-negeri Islam yang ada harus bersatu dalam wadah Khilafah Islamiyyah. Maka dari itu, jika dengan Khilafah Islam , rakyat menjadi sejahtera tanpa ada penjajahan neo liberalisme dan neo kapitalisme, tidak ada korupsi dan hukum tegak seadil-adilnya, apakah kita tetap akan menolaknya? Mari kita renungkan bersama.

 Mushonnif Huda Al Qondaly
Ketua Pusat Studi Islam Kontemporer  [ PSIK Semarang ]

Advertisements