10 Sesat Pikir Hizbut Tahrir ? Ini Jawabannya

Berikut 10 tuduhan media yang disebut “cacat pikir sistem Khilafah yang ditawarkan HT”, dan berikut tanggapan kami selalu penulis dan pengamat politik, bukan sebagai wakil dari HTI.

Pertama, HT memutlakkan konsep Khilafah sebagai satu-satunya model pemerintahan dalam Islam. Dalam konsep ini, HT tidak percaya bahwa Indonesia boleh berdiri independen sebagai sebuah negara bangsa. HT percaya bahwa kaum muslim Indonesia harus tunduk pada pemerintahan Khilafah dunia Islam di bawah seorang Khalifah yang mungkin saja berada di negara lain (misalnya di Arab Saudi atau di Iraq atau di tempat lain). Pemimpin pemerintahan di Indonesia harus tunduk pada Khalifah itu.

Khilafah adalah ajaran Islam. Demikian juga masalah  Shalat, Zakat maupun Haji. Mengapa kita harus haji di tanah suci tidak di Indonesia saja? Atau jika ummat Islam disuruh haji di Jakarta tentu ummat Islam tidak ada yang mau. Karena ummat Islam paham bahwa haji itu harus dilakukan di Tanah Suci. Itulah syariat Islam yang telah digariskan Rasulullah SAW demikian juga dengan Khilafah. Mengapa Khilafah? Karena dengan Khilafahlah  hukum-hukum Islam akan dapat diterapkan secara kaffah dan adil tanpa pandang bulu. Dakwah memahamkan ummat tentang Khilafah pentinjg agar ummat tidak “gagal paham” tentang konsep ajaran yang bersumber dari Islam.

Kedua, sebagai konsekuensi dari pandangan pertama, HT tidak percaya pada konsep Negara Kesatuan RI yang berdaulat. Indonesia adalah bagian dari Khilafah Islam. Indonesia adalah semacam ‘negara bagian’ dari Khilafah. Bila Indonesia menolak keputusan Khalifah, pemimpin di Indonesia bisa diganti. Lebih buruk lagi, bila Indonesia tetap menolak setelah ada ancaman sanksi oleh Khalifah, Indonesia bisa diperangi.

Harus dipahami bahwa NKRI adalah Negara dengan system republic, dimana demokrasi sebagai system politik yang dianutnya. Demokrasi dicirikan dengan kedaulatan di tangan rakyat. Padahal kalau umat Islam menyadari konsep aqidah dan syariat Islam secara benar, maka hakekat kedaulatan itu ditangan Allah bukan ditangan rakyat. Sedang kekuasaan menjalankan syariat di tangan seorang kholifah.Khilafah Islam membawa misi untuk menyatukan ummat bukan mengambil Negara bagian sebagai sapi perah. Kekuasaan Kholifah tidak bisa otoriter, karena dibatasi sejauhmana kesekuaiannya dengan alqur’an dan as-sunnah. Khilafah tidak demikian mudah memerangi Negara lain yang tidak bergabung. Namun Khilafah Islam memiliki konsep politik luar negeri dengan dakwah dan Jihad. Dakwah dilakukan secara damai , sedang jihad ditegakkan ketika  terjadi kedzaliman. Ingatlah bahwa kedzaliman di mukabumi ini  banyak yang mengalami pembiaran karena tidak ada  khilafah. Sebut saja pembantaian Palestina, pembunuhan muslim moro, patani, kasmir, genocide di Myanmar, Bosnia, dan masih banyak lagi. Itulah gambaran dunia tanpa khilafah, yang lahir keserakahan tanpa keadilan.

Ketiga, HT tidak percaya pada Pancasila, pada UUD 45 dan segenap rujukan konstitusi negara Indonesia. HT tidak percaya pada demokrasi, tidak percaya pada pemilu. Bila saat ini HT menerimanya, itu hanya untuk sementara. Dalam bayangan HT, suatu saat nanti Indonesia harus diubah menjadi bagian dari Khilafah Islam.

Perlu diketahui bahwa Pancasila adalah sebuah nilai luhur yang selama ini multi tafsir. HT memandang bahwa Pancasila itu nilai yang sesungguhnya hanya bisa dipraktekkan ketika syariat Islam itu tegak. Coba Anda berfikir, apakah menjual asset Negara, menjual Freeport ke AS, melepas timur-timor, membiarkan para sparatis, membiarkan tumbuh subur aliran sesat, syi’ah dan juga aliran komunis dan turunannya itu lebih pancasialis? Aparat melindungi si penista agama itu juga Pancasilais? Jika tawaran konsep Khilafah akan membebaskan dari semua yang ada di atas, apakah ummat akan menolaknya? Bukankan keberadaan Negara itu hakekatnya untuk mensejahterakan rakyat, juga menjaga aqidah dan ibadah ummat, melindungi dari perbuatan jahat? Dan itulah Khilafah ajaran dari Rasulullah SAW. Masihkan kita ragu?

Keempat, HT menomorduakan warga non-Islam. Dengan kata lain, HT diskriminatif. Dalam konsep Khilafah Islam yang dibayangkan HT, kaum, non-Islam adalah warga kelas dua. Melalui jargon izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan orang-orang Islam), HT menganakemaskan kelompok Muslim seraya menganaktirikan kelompok yang lain. Ini tidak berarti warga non-Islam tidak mendapat pelayanan pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kaum non-muslim tidak memiliki hak politik yang sama, misalnya dalam hal memilih pemimpin.

Aneh kalau tuduhan diskriminatif ditujukan kepada HT. Sunguh aneh, karena seluruh pemikiran HT adalah ajaran Islam. Justru orang yang mengatakan HT diskriminatif sama dengan menantang ajaran Islam. Coba Anda berfikir….Kalau Islam mengatakan yang akan masuk syurga hanya Islam, sedangkan orang kafir itu tempatnya neraka…bagaimana pandangan anda yang muslim? Diskriminatifkah pemikiran tersebut? Sedang memilih pemimpin ( Khalifah ) hanya seorang muslim saja, itu hal yang wajar, karena hakekat  pengangkatan seorang kholifah adalah untuk menjalankan kitabullah dan sunah rasulullah.Bagaimana mungkin non muslim( Kafir)  memilih dan mencalonkan kholifah sedangkan mereka ingkar terhadap kitabullah ( Al Qur’an) dan sunah Rasulullah yang harus dipikul seorang khilifah?….

Kelima, dalam Khilafah yang dibayangkan HT, kalaulah ada partai politik, maka partai politik itu haruslah berupa partai politik Islam. Kalaulah ada pemilu, pemilu tersebut hanya boleh diikuti umat Islam.

Aneh kalau ada Khilafah Islam yang berasas Islam, lalu ada parpol Komunis dibolehkan berada di Negara Khilafah. Islam adalah ajaran yang benar dan agama dakwah yang harus disampaikan kepada non muslim. Dakwah Islam yang paling efektif adalah  dengan pelaksanaan syariatnya secara kaffah dan adil. Dari situlah cahaya Islam baru akan tampak.

Keenam, pemilu pada dasarnya hanyalah pilihan terakhir. Yang ideal dalam pola pemilihan pemimpin adalah pemilihan melalui keputusan organisasi semacam majelis alim-ulama yang mempersatukan para ulama dan cerdik pandai. Dalam hal ini setiap negara yang menjadi bagian dari Khilafah (misalnya saja Indonesia, Malaysia, Brunei, Iraq dan seterusnya) akan mengajukan nama para calonnya yang akan ditetapkan semacam Majelis Sentral Alim Ulama di pusat Khilafah.

Itu adalah konsep ahlul halli wal aqdi, dan masih banyak cara untuk pemilihan kholifah. Namun cara yang baku adalah dengan baiat khalifah untuk menjalankan kitabullah dan sunnah Nabi SAW.

Ketujuh, HT tidak percaya pada parlemen yang mengendalikan Khalifah dan pemerintah. Dalam konsep HT, begitu seorang pemimpin terpilih dan dibaiat (disumpah), seluruh rakyat dalam Khilafah harus tunduk dan percaya padanya. Si pemimpin kemudian harus menjalankan kepemimpinan dengan senantiasa merujuk pada Syariah. Ia lah yang menunjuk para pembantunya, termasuk menunjuk pemimpin di setiap daerah yang menjadi bagian dari Khilafah.

Dalam system Khilafah tidak ada parlemen. Karena Parlemen adalah lembaga pembuat Undang-Undang. Sedang dalam konsep Islam Undang-undang itu adalah buatan Allah. Namun dalam system Khilafah ada Majlis Ummat. Fungsinya memberikan masukan dan kritik terhadap khilafah jika terjadi kedzaliman dalam pelaksanaan syariat. Dalam system Khilafah ada Mahkama Madzalim semacam Mahkamah Agung dalam system republic, salah satu fungsinya bisa mema’julkan ( mencabut) jabatan kholifah jika melanggar ketentuan syariat Islam.

Kedelapan, dalam konsep ini seorang Khalifah tidak memiliki batas waktu kepemimpinan. Dia baru diganti kalau wafat, tidak lagi melandaskan kepemimpinannya pada Syariah atau memimpin dengan cara yang zalim. Bila ia melanggar Syariah, ia boleh ditumbangkan dengan kekerasan.

Benar, bahwa jabatan khilafah tidak ada batasan. Yang membatasi adalah pelanggarannya terhadap Syariat Islam . Disinilah peran Majlis Ummat dan mahkamah madzalim akan melakukan muhasabah lil hukam, dan pada akirnya bisa diberhentikan.

Kesembilan, selama ia masih memimpin berdasarkan Syariah, keputusan Khalifah tidak boleh tidak dituruti. Rakyat dan para alim ulama, kaum cerdik pandai, bisa saja memberi masukan, namun keputusan terakhir da di tangan Khalifah. Mereka yang berani tidak taat akan dianggap sebagai melakukan pembangkangan. Dan mereka yang membangkang bisa dihukum mati.

Sudah seharusnya keputusan pemimpin harus didengar dan dilaksanakan rakyatnya. Selama berdasarkan Syariat Islam ( Sebagai hukum Negara). Mengenai hukuman terhadap rakyat apalagi hukuman mati itu harus melalui proses hukum .

Kesepuluh, HT anti-keragaman hukum. HT menganggap tidak perlu ada UU yang dibuat oleh para wakil rakyat. HT percaya Syariah saja sudah cukup. Namun bila memang ada kebutuhan untuk mengeluarkan peraturan, Khalifah dan pembantu-pembantunya dapat saja membuat peraturan yang mengikat seluruh warga.

Aneh jika system Islam diterapkan  masih menggunakan atau mengadopsi hukum belanda atau yang lainnya. Hukum Islam sebagai hukum yang lengkap dan adil merupakan hukum Negara yang harus dipatuhi tidak hanya rakyatnya tetapi juga seorang kholifah. Namun kholifah bisa memnetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam syariat Islam. Itu yang disebut dengan istilah mukholafat, seperti peraturan lalu lintas dan sejenisnya.

Itulah setidaknya sepuluh persoalan serius dalam tawaran konsep Khilafah menurut HT yang sesuai ajaran Islam masihkan kita ragu?

Arif Al Qondaly
Ketua Pusat Studi Islam konpemporer  ( PSIK ) Semarang
Ketua Majlis Taqorrub Ilallah ( MTI ) Semarang

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s