HUKUM PAJAK DAN JIZYAH DALAM ISLAM

Banyak kaum muslimin yang masih belum memahami hukum pengambila Pajak dan Jizyah dalam pandangan Islam. Padahal Islam telah mengatur bagaimana seharusnya Negara [ Daulah Islam] dulu memungut pajak dan jizyah kepada warga negara Islam.

Istilah pajak, dalam fikih Islam, dikenal dengan dharîbah. Al-‘Allamah Syaikh Rawwas Qal’ah Jie menyebutnya dengan, “Apa yang ditetapkan sebagai kewajiban atas harta maupun orang di luar kewajiban syara’.” [Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, hal. 256]. Sedangkan al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, mendefinisikannya dengan, “harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitul Mal kaum Muslim untuk membiayainya.” [al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, hal. 129] 

Dalam APBN Khilafah (APBN-K), sumber pendapat tetap negara yang menjadi hak kaum Muslim dan masuk ke Baitul Mal adalah: (1) Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan.

Kapan Pajak ditarik oleh negara [ Negara Islam?]

Ke – 9 post diatas adalah pendapatan tetap baitul mal negara Islam. Berbeda dengan pendapatan tidak tetap. Pendapatan ini bersifat instrumental dan insidental. Bersifat instrumental, karena Islam menetapkan kepada kaum Muslim fardhu kifayah untuk memikul kewajiban pembiayaan, ketika dana tidak ada di Baitul Mal. Karena itu, ini menjadi instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi negara, yang dibebankan hanya kepada umat Islam. Disebut insidental, karena tidak diambil secara tetap, bergantung kebutuhan yang dibenarkan oleh syara’ untuk mengambilnya.

Syara’ telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos, yang ada atau tidak adanya harta di Baitul Mal tetap harus berjalan. Jika di Baitul Mal ada harta, maka dibiayai oleh Baitul Mal. Jika tidak ada, maka kewajiban tersebut berpindah ke pundak kaum Muslim. Sebab, jika tidak, maka akan menyebabkan terjadinya dharar bagi seluruh kaum Muslim. Dalam rangka menghilangkan dharar di saat Baitul Mal tidak ada dana inilah, maka khilafah boleh menggunakan instrumen pajak. Namun, hanya bersifat insidental, sampai kewajiban dan pos tersebut bisa dibiayai, atau Baitul Mal mempunyai dana untuk mengcovernya.

Bagaimana dengan Jizyah ?

Karena Dâr al-Islâm ini adalah milik kaum Muslim, maka wajar jika negara tersebut harus dipimpin oleh orang Islam, dan tidak boleh non-Muslim. Namun, karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), maka orang non-Muslim pun boleh tinggal dan hidup di dalam Dâr al-Islâm, menjadi warga negara Khilafah, dengan syarat mau membayar jizyah serta tunduk pada negara serta seluruh sistem hukum dan perundang-undangannya.

Secara detail para fuqaha’ juga telah menjelaskan tentang apa itu jizyah dan bagaimana kedudukannya dalam Islam?

Dalam kitab Mukhtâr as-Shihhah disebutkan, bahwa jizyah adalah sesuatu yang diambil dari Ahludz-Dzimmah.2 Ibn Qudamah menjelaskan, bahwa jizyah adalah wazhîfah (kompensasi)3 yang diambil tiap tahun dari orang kafir karena dia menetap di dalam Dâr al-Islâm.4 Imam an-Nawawi, ketika ditanya tentang bagaimana bentuk akad negara dengan Ahludz-Dzimmah, beliau menjelaskan: “Saya menetapkan Anda untuk menetap di Dâr al-Islâm, atau saya mengizinkan Anda untuk tinggal di sana, dengan syarat Anda harus membayar jizyah dan tunduk pada hukum Islam.” 5

Dari uraian di atas jelas sekali, bahwa logika pengambilan jizyah sebagaimana yang dikemukakan oleh para fuqaha’ di atas adalah terkait dengan izin dan legalitas yang diberikan oleh Negara Islam kepada orang kafir yang menjadi Ahludz-Dzimmah. Dzimmah adalah jaminan negara kepada mereka, yang dianggap “orang asing” atau “bukan pemilik”, untuk menetap di wilayah Dâr al-Islâm, yang merupakan milik orang Islam, dengan tetap bebas menjadi orang kafir, berakidah, beribadah, berpakaian, makan, minum dan menikah dengan tatacara kufur dan bukan tatacara Islam. Mereka tidak akan dipaksa untuk meninggalkan semuanya itu. Untuk mendapatkan jaminan tersebut, mereka harus membayar jizyah kepada negara. Namun, di luar tatacara tersebut, semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim wajib tunduk dan patuh pada sistem perundang-undangan negara. Inilah jaminan atau dzimmah yang diberikan oleh Islam kepada mereka.

Selain itu, harus dicatat, bahwa jizyah hanya dipungut dari: lelaki, balig dan berakal. Jizyah tidak akan diambil dari perempuan, anak-anak dan orang gila. Jizyah juga hanya diambil dari orang yang mampu. Yang tidak mampu justru akan mendapatkan nafkah dari negara. Ini berbeda sekali dengan konsep dan praktik pajak dalam sistem negara sekular atau negara-negara kafir, karena dalam praktiknya, pajak tidak pandang bulu; berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, dewasa dan anak-anak.6

Selain itu, dalam pemungutannya, jizyah pun ada kadar dan ukurannya. Yang masuk kategori kaya (kelas atas) ditetapkan 4 Dinar (x 4,25 gram emas) atau 17 gram emas, atau senilai Rp 3,400,000 (jika 1 gram=Rp 200,000). Yang masuk kategori sedang (kelas menengah) ditetapkan 2 Dinar atau 8,50 gram emas, atau senilai Rp 1,700,000. Yang masuk kategori mampu, tetapi di bawah kelas menengah, ditetapkan 1 Dinar atau 4,25 gram emas, atau senilai Rp. 850,000.7 Juga harus dicatat, bahwa jizyah hanya dipungut sekali dalam setahun. Itu pun tidak boleh dipungut lebih dari kadar yang telah ditetapkan di atas.

Inilah hukum Islam tentang jizyah. Perlu ditambahkan, bahwa sebagai warga negara Khilafah, orang kafir hanya dikenakan jizyah. Jika mereka mempunyai tanah pertanian maka selain jizyah, mereka harus membayar kharaj, sebagai kompensasi dari penghasilan tanah pertanian mereka. Namun, mereka tidak terkena dharîbah (pajak). Sebaliknya, orang Islam dikenakan zakat fitrah perkepala dan zakat mal untuk harta mereka. Untuk tanah pertanian mereka, mereka akan dikenakan ‘usyur, jika tanah mereka berstatus tanah ‘usyriyyah, atau kharaj, jika tanah mereka berstatus tanah kharajiyyah. Selain itu, jika APBN negara defisit, negara bisa mengambil dharîbah dari umat Islam, khusus untuk laki-laki, balig, dewasa dan mampu. Lalu di mana letak ketidakadilan jizyah bagi orang non-Muslim?

[wallahu a’lam bi ash-showab]

Related Posts :

Hukum KPR dan Leasing dalam Islam | Hukum Asuransi dalam Islam Hukum Pajak dan Jizyah dalam Islam | Hukum Atas Penista AgamaHukum Demo Haramkah ? | Hukum Menimbun Barang / kanzul Mal | Hukum Menegakkan Khilafah untuk menerapkan syariat Islam | Hukum Menghina Nabi | Larangan Mengangkat Non Muslim Sebagai PemimpinBahaya Riba  |  Bahaya Kartu Kridit  | Jilbab Wajib Kerjakanlah | Siapakah Ahlul Kitab?  | Kewajiban dan Hukum Zakat Mal | Bid’ah dalam Pandangan Islam | Perbedaan Fa’ dan Ghanimah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s